Alunan Ombak Menuju Pulau Penyengat Warisan Budaya

x

Hujan yang mengguyur Kota ini sejak pagi hari tidak mengurungkan niat ku unuk tetap lmelangkahkan kaki menuju pulau yang dikenal sebagai Pulau Indera Sakti ini, ebuah pekerjaan hati dan jiwa yang mesti di tunaikan lah membuat lani ringan walaupun di guyur hujan. pekerjaan yang di landaskan cinta dan tanggung jawab mra  l pun menjadi sebuah topik yang saya ketengahkan kepada temen yang tergabung dalam sebuah forum diskusi di Blackbery Messenger. sebuah photo yang saya upload di forum ini ada suasana galau dan kerisauan hati melihat kondisi perahu atau kapal yang disebut pompong oleh masyarakat yang sangat bertolak belakang dengan nama besar dan harumnya Pulau yang di Juluki "mas kawin" ini. ketenaran dan gaungan ikon Provinsi Kepulauan Riau tidak sebanding dengan kondisi kapal yang menjadi alat transportasi utama dan satu satunya menuju dan kembalimua dari Pulau ini. diskusi kami pun berlanjut bagaimana menjadikan Pulau ini menjadi sebuah ingatan dan kenangan orang banyak ataks segala kehebatan dan keunggulan yang dimiliki Pulau yang hanya satu satunya di dunia ini memiliki berbagai peninggalan sejarah dan tradisi. sebut saja Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat yang konon di bangun dengan semangat gotong royong dan uniknya lagi di bamgun dengan campuran putih telur. 2 orang yang di nobatkan sebagai Pahlawan Nasional di semayamkan di Pulau ini Beliau ada Raja Haji Fisabillilah Bin Daeng Celak dan Raja Ali Haji bin Raja Ahmad (mari kita hadiahkan Alfatihah buat mereka). Karya karya seni dan tradisi masih lagi kental di kalangan masyarakat menjadikan masyarakat di pulau ini hidup dalam lingkungan kekeluargaan yang erat.

Kembali kepada perihal kegalauan kami atas beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan sentuhan sentuhan tangan dingin untuk menyelaraskan keharuman Nama Pulau Penyengat ini di bumi Nusantara. hal hal yang menjadi kegalauan itu antara lain :

1. Pelabuhan yang terkadang semerawut dengan belum tersedianya sarana parkir yang memadai untuk kendaraan roda dua yang terparkir di sepanjang pelabuhan.
2. Sarana transportasi pompong. ini lah yang menjadi dorongan hingga Aku menuliskan catatan ini. kondisi yang tidak beratap disaat hujan menjadi kegalauan yang meninggi di dalam perjalan semua penumpang merasa risau dan was was dengan kondisi kapal ini ditambah lagi istri ku tak pandai berenang. namun permasalahan pompong ini saya yakin sudah pernah di coba cari solusi nya oleh pejabat negeri ini, namun kenyataannya memang metode dan solusi yang di beri belum menuntaskan masalah, 
3. Sampah yang berserakan menjadi pemandangan yang menjijikan saat tiba dan hendak meninggalkan Pulau ini
4. pemeliharaan Situs sejarah yang tid ak konsisten yang lebih memproritaskan membangun fisik dibanding membangun jiwa semangat kepedulian.
5. sarana Becak yang terkesan asal ada aja 

Berbagai permaslahan diatas saya yakin dan percaya pihak pemerintah sudah berupaya dengan segenap kemampuan anggaran dan program sudah dilakukan namun tetap saja hasilnya memprihatinkan. Kondisi di lapangan yang sering dikeluhkan oleh wisatawan yang saya bawa saat berkunjung di Pulau ini yang berkeluh kenapa begini ? kok nggak di rawat ? kok jorok kok ? nggak ada tempat makan khas Melayu ? masih banyak lagi keluhan yang semua mereka sampaikan berdasarkan rasa cinta terhadap peninggalan sejarah yang ada. 

Obeservasi saya di lapangan melihat bahwa Pulau Penyengat membutuhkan pembangunan yang di titik beratkan kepada membangun "Jiwa" atau 'software" nya khususnya pelaku yang terlibat langsung dalam proses terjadinya kegiatan wisata di Pulau ini sebagai bagian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat untuk tujuan kesejahteraan. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini lebih menitik beratkan pada pembangunan fisik atau bangunan saja tanpa membangun jiwa dan semangat rasa kepedulian masyarakat dan pelaku akan pentinya peran mereka dalam melestarikan benda cagar budaya dan juga menjaga lingkungan termasuk meminimalisir damfak pembangunan pariwisata itu sendiri

"Community base tourism" merupakan sebuah konsef tepat di kembangkan di Pulau ini dimana masyarakat lah sebagai subjek dalam menggerakan kegiatan wisata yang pada akhirnya akan meningkat kesejahteraan.

Semoga walikota yang baru ini mampu membawa kita kepada Masyarakat yang "Sadar Wisata" yang peduli terhadap lingkungan, cinta terhadap warisan budaya dan sejarah serta mampu meningkatan ekonomi rakyatnya sehingga akan tercipta suasana damai dan harmonis.

Perpres no 79 Tahun 2011 di sosialisasikan di Kepri - Batam

Batam 02 November 2012

Kepulauan Riau yang memiliki wilayah Bahari mencapai 94 % merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan dan pengembangan wisata Bahari. Pulau pulau yang indah dengan gugusan pantai dengan pasir putih ditambah lagi karang karang laut dengan hiasan biota lautnya membuat Bahari Kepri sebagai destinasi wisata yang Indah dan menawan. Terbitnya Peraturan Presiden tentang Kapal Wisata (Yacht) pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mempermudah kapal kapal wisata asing masuk ke perairan Indonesia dan membuka peluang kebangkitan ekonomi rakyat khususnya masyarakat pesisir. Acara sosialisasi diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Ekonomi bekerja sama dengan Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif mengambil tempat di Hotel Goodway Batam. hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Bapak Guntur Sakti. Dalam sambutannya Kepala Dinas Pariwisata Kepri menyampaikan terima kasih nya kepada Kementrian Koordinator Ekonomi yang telah menyelenggarakan acara tersebut yang sebenarnya menjadi kebutuhan yang diharapkan pelaku usaha khususnya di bidang wisata bahari. disamping itu juga beliau berharap peraturan ini akan menjadi sebuah panduan dan panutan bagi semua pihak untuk membangun kepariwisataan khususnya di bidang bahari. Beliau juga berharap kiranya event seperti Sail Morotai, Sail Bunaken dan sejenisnya yang mayoritas di selenggarakan di wilayah timur indonesia bisa diselenggarakan juga di wilayah Kepri khususnya di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. 

Sosialisasi ini mendatangkan nara sumber dari berbagai pejabat yang berkaitan dengan Peraturan ini yaitu : Kementrian Perhubungan, Imigrasi, Karantina, Bea dan Cukai, Mabes TNI, Kemenlu, Angkatan Laut. sementara peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata se Kepri ditambah juga pelaku usaha pariwisata dari Bintan, Batam dan Tanjungpinang 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  79   TAHUN 2011 

TENTANG 

KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/11/16/p/e/perpres_no.79-2011.pdf

Menimbang  :  

a.bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya sebagai  modal dasar untuk mengembangkan industri wisata bahari; 

b. bahwa dalam rangka mengembangkan industri wisata bahari dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, 

dan perairan pedalaman, perlu diberikan kemudahan bagi kapal 

wisata (yacht) asing yang berkunjung ke Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia; 

Mengingat : 1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina  Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2373); -  2 -

3. Undang…

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3482); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4661); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); -  3 -

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KUNJUNGAN KAPAL 

WISATA (YACHT) ASING  KE INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis  tertentu, yang digerakkan 

dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta 

alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

3. Kapal wisata (yacht) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera  asing dan 

digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaanperlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan  tenaga angin dan/atau tenaga 

mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga. 

4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi 

dengan fasilitas keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

5. Pelabuhan masuk atau pelabuhan keluar adalah pelabuhan atau marina yang 

ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar kapal wisata (yacht) asing. -  4 -

6.  Penyelenggara... 

6. Penyelenggara kunjungan kapal wisata  (yacht) asing adalah badan usaha, asosiasi, 

organisasi olahraga dan sejenisnya yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata 

bahari.

7. Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang 

khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh 

perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada 

di Indonesia. 

8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang  memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

10. Instansi terkait adalah semua instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan 

peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kepariwisataan. 

Pasal 2 

(1) Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang 

bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam 

rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang Clearance and Approval 

for Indonesian Territory  (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan 

karantina.  

(2) Pemberian kemudahan pemasukan kapal wisata  (yacht) asing beserta awak kapal 

dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau  kendaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar 

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.  -  5 -

(3)  Permohonan…

(3) Permohonan untuk memperoleh Clearance and Approval for Indonesian Territory 

(CAIT) dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan 

karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. 

Pasal 3 

Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal yang akan melakukan kunjungan wisata ke 

Indonesia diberikan kemudahan dalam proses permohonan dan pemberian Clearance and 

Approval for Indonesian Territory (CAIT). 

Pasal 4 

(1) Kapal wisata  (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia 

diberikan kemudahan di bidang kepelabuhanan apabila masuk dan keluar melalui 

pelabuhan sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam;

b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara; 

c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;  

d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;  

e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; 

f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. 

g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali:  

i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur  

j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 

k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Timur;   

l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;  

m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;  

n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;  -  6 -

o.  Pelabuhan…

o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku; 

p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;  

q. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan 

r. Pelabuhan Biak, Biak, Papua. 

(2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

diubah dengan memperhatikan : 

a. perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) asing; 

b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan; dan 

c. pengembangan wilayah. 

(3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah berkoordinasi dengan 

instansi terkait. 

Pasal 5 

(1) Kapal wisata  (yacht) asing, termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang 

dimasukkan untuk kegiatan wisata wajib memenuhi ketentuan kepabeanan tentang 

impor sementara. 

(2) Untuk memperoleh izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pemilik kapal wisata (yacht) asing atau melalui agen umum dan/atau penyelenggara 

kunjungan kapal wisata  (yacht) asing mengajukan permohonan kepada Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai. 

(3) Penyelenggaraan kunjungan kapal wisata  (yacht) asing dapat dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing. 

(4) Pemerintah dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata  (yacht) asing 

sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan serta 

sebagai penjamin atas kewajiban kepabeanan terhadap pemasukan barang dan/atau 

kendaraan yang dibawa oleh awak kapal yang bersangkutan.  -  7 -

Pasal…

Pasal 6  

(1) Pemasukan kapal wisata  (yacht) asing beserta barang dan/atau kendaraan yang 

dibawa oleh awak kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan.  

(2) Pemberian kemudahan di bidang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan menggunakan jaminan tertulis. 

(3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh : 

a. Pejabat Pemerintah Pusat serendah-rendahnya eselon I atau setingkatnya; 

b. Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya eselon II atau setingkatnya   

yang bertindak sebagai  penyelenggara kunjungan kapal wisata  (yacht) asing di 

daerahnya; 

c. Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing; atau 

d. Agen umum. 

Pasal 7 

(1) Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata  (yacht) asing yang akan melakukan 

kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal. 

(2) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin tinggal kunjungan 

dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada warga negara asing sebagai 

awak kapal wisata (yacht) asing : 

a. pemegang Visa Kunjungan yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia; 

b. pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan saat tiba di wilayah Republik 

Indonesia; atau 

c. subyek negara Bebas Visa Kunjungan Singkat. 

(3) Izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu bagi pemegang Visa Kunjungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -  8 -

(4)  Pengajuan... 

(4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat di mana 

kapal wisata (yacht) asing berada, dengan melampirkan: 

a.  Surat permohonan dan jaminan dari penjamin; 

b. Fotocopy paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan; dan 

c. Fotocopy izin tinggal. 

(5) Awak kapal wisata  (yacht) asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

diwajibkan untuk melakukan pendaftaran orang asing.

Pasal 8 

(1) Kapal wisata  (yacht) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan 

melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina. 

(2) Pemeriksaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 9 

Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan serta 

pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan 

masuk dan pelabuhan keluar. 

Pasal 10 

Kapal wisata  (yacht) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau 

kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia wajib menyelesaikan semua 

kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan. 

Pasal  11 

Kapal wisata  (yacht)  asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia 

dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain.  -  9 -

Pasal... 

Pasal  12 

(1) Dalam rangka keselamatan kunjungan kapal wisata  (yacht) asing, Pemerintah 

mengembangkan sistem pemantauan kapal.

(2) Pengembangan sistem pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 

(1) Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata  (yacht) asing, Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata 

(yacht) asing. 

(2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. penyiapan alur pelayaran kapal wisata (yacht) asing; 

b. kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata 

(yacht) asing;

c. pembangunan dermaga; 

d. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; 

e. kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (yacht); dan

f. fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan. 

(3) Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat 

dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain. -  10 -

(2) Koordinasi... 

(2)  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur : 

a. Kementerian Luar Negeri; 

b. Kementerian Pertahanan; 

c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  

d. Kementerian Keuangan; 

e. Kementerian Perhubungan; 

f. Kementerian Kesehatan; 

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

h. Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif; 

i. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan 

j. Agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing. 

  

Pasal 15 

Kapal wisata  (yacht) asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur 

oleh Menteri, Menteri terkait dan Pimpinan instansi, baik secara bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

                                                                                                                                                                                                                        

Pasal... -  11 --  12 -

Pasal 17 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Oktober 2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  

       Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 

            Sekretariat Kabinet, 

      Agus Sumartono, S.H., M.H.